Salah satu kebijakan Bank Indonesia adalah BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Fungsi
BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.
Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.
Kamis, 29 Maret 2012
Sejarah bank Indonesia
Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk periode 2008-2013, Darmin Nasution menjabat posisi sebagai Gubernur BI menggantikan Boediono yang menjadi Wakil Presiden.
Sejarah
Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.
Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.
Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Sebagai Lembaga Negara yang Independen
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensitersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilairupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasiperbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk periode 2008-2013, Darmin Nasution menjabat posisi sebagai Gubernur BI menggantikan Boediono yang menjadi Wakil Presiden.
Sejarah
Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.
Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.
Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Sebagai Lembaga Negara yang Independen
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensitersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilairupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasiperbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
persyaratan dalam pembuatan rekening bank umum
Kemudahan yang ditawarkan pihak perbankan bagi para nasabahnya untuk membuka rekening baru saat ini memang cukup membantu para calon nasabah. Kita tinggal datang ke bank, mengisi formulir, meyerakan ID card, dan dalam hitungan beberapa menit saja rekening baru kita telah siap. Tetapi lain halnya bila rekening yang akan dibuka akan digunakan untuk kepentingan organisasi. Pimpinan organisasi akan mengeluarkan surat pengantar pembuatan rekening bank yang akan dibawa oleh petugas ke bank.
Contoh Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri persyaratannya adalah:
Persyaratan
Setoran awal minimal Rp. 500.000,-
Kartu identitas:
Warga Negara Indonesia: Kartu Tanda Penduduk
Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP
Dikenakan biaya administrasi bulanan
catatan:
KTP DKI Jaya dapat digunakan untuk membuka rekening di seluruh cabang Bank Mandiri yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta.
KTP non DKI Jaya hanya dapat digunakan untuk membuka rekening di Bank Mandiri yang beroperasi di wilayah Pemda penerbit KTP.
Apabila digunakan untuk membuka rekening Tabungan di luar wilayah KTP setempat maka wajib dilampiri dengan :
Surat Keterangan Domisili atau
Surat Keterangan Kerja
Contoh Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri persyaratannya adalah:
Persyaratan
Setoran awal minimal Rp. 500.000,-
Kartu identitas:
Warga Negara Indonesia: Kartu Tanda Penduduk
Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP
Dikenakan biaya administrasi bulanan
catatan:
KTP DKI Jaya dapat digunakan untuk membuka rekening di seluruh cabang Bank Mandiri yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta.
KTP non DKI Jaya hanya dapat digunakan untuk membuka rekening di Bank Mandiri yang beroperasi di wilayah Pemda penerbit KTP.
Apabila digunakan untuk membuka rekening Tabungan di luar wilayah KTP setempat maka wajib dilampiri dengan :
Surat Keterangan Domisili atau
Surat Keterangan Kerja
Selasa, 06 Maret 2012
SDLC (System Development Life Cycle)
SDLC (System Development Life Cycle) > Siklus Hidup Pengembangan Sistem
Fase Utama:
• Perencanaan: (Mengapa Mengembangkan Sistem ?)
• Analisis: (Siapa, apa, kapan dan dimana sistem ?)
• Perancangan: (Bagaimana kerja sistem?)
• Implementasi: (Bagaimana Sistem Dipasang/diinstal?)
Perencanaan:
• Mengidentifikasikan Nilai Bisnis
• Analisis Kelayakan
• Membuat Rencana Kerja
• Mengatur Staff
• Mengontrol dan Mengarahkan Projek
Analisis:
• Analisis
• Mencari informasi yang terkait dengan sistem
• Menentukan model proses
• Menentukan model data
Perancangan
• Perancangan Proses secara Fisik
• Perancangan Arsitektur Sistem
• Perancangan Interface
• Perancangan Basis Data dan Berkas
• Perancangan Program
Implementasi:
• Construction
• Instalation
SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi :
1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi
2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan
3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi
4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik
5. Menentukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
6. Merancang sistem informasi baru
7. Membangun sistem informasi baru
8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru
9. Memelihara dan melakukan perbaikan/peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan
System Development Lyfe Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Beberapa model lain SDLC misalnya fountain, spiral, rapid, prototyping, incremental, build & fix, dan synchronize & stabilize. Dengan siklus SDLC, proses membangun sistem dibagi menjadi beberapa langkah dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah dikerjakan oleh tim yang berbeda. Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat enam langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah tersebut adalah :
1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan
2. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem
3. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi
4. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan
5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat
6. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat
Siklus SDLC dijalankan secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah keenam. Setiap langkah yang telah selesai harus dikaji ulang, kadang-kadang bersama expert user, terutama dalam langkah spesifikasi kebutuhan dan perancangan sistem untuk memastikan bahwa langkah telah dikerjakan dengan benar dan sesuai harapan. Jika tidak maka langkah tersebut perlu diulangi lagi atau kembali ke langkah sebelumnya.
Kaji ulang yang dimaksud adalah pengujian yang sifatnya quality control, sedangkan pengujian di langkah kelima bersifat quality assurance. Quality control dilakukan oleh personal internal tim untuk membangun kualitas, sedangkan quality assurance dilakukan oleh orang di luar tim untuk menguji kualitas sistem. Semua langkah dalam siklus harus terdokumentasi. Dokumentasi yang baik akan mempermudah pemeliharaan dan peningkatan fungsi sistem.
PERANGKAT PEMODELAN
Perangkat pemodelan merupakan salah satu ciri pendekatan terstruktur. Perangkat pemodelan adalah suatu model yang digunakan untuk menguraikan sistem menjadi bagian‐bagian yang dapat diatur dan mengkomunikasikan ciri konseptual dan fungsional kepada pengamat
Peran perangkat pemodelan :
1. Komunikasi
Perangkat pemodelan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemakai dengan analis sistem dalam pengembangan sistem.
2. Eksperimentasi
Pengembangan sistem bersifat trial and erroe.
3. Prediksi
Model meramalkan bagaimana suatu sistem akan bekerja.
Jenis perangkat pemodelan antara lain :
1. Diagram Arus Data (DFD)
Menunjukkan proses yang dijalankan data dalam sistem
2. Kamus Data
Definisi elemen data dalam sistem
3. Entity Relationship Diagram (ERD) Model penyimpanan data dalam DFD
4. State Transition Diagram (STD)
Menunjukkan keadaan tertentu dimana suatu sistem dapat ada dan transisi yang menghasilkan keadaan tertentu yang baru. STD digunakan untuk sistem yang real time.
5. Bagan Struktur
Menggambarkan suatu hierarki modul program perangkat lunak termasuk dokumentasi interface antar modul
6. Diagram Alur Program Terstruktur (Structured Program Flowchart) Menggambarkan alur dan logika program
7. Alat Spesifikasi Proses
Memberikan deskripsi yang lengkap tentang proses‐proses yang ditemukan dalam diagram alur data tingkat dasar.
Contoh :
‐ Bahasa Inggris Terstruktur
‐ Tabel Keputusan
‐ Pohon Keputusan
‐ Persamaan
8. Diagram Warnier‐Orr (WOD)
Menunjukkan penguraian hierarkhi proses atau data
9. Diagram Jackson
Membuat model struktur program perangkat lunak dari struktur data.
JAD ( Joint Application Development)
• Suatu teknik yang melibatkan pemakai dan profesional sistem dalam pengembangan sistem
• Dapat digunakan di setiap tahap
Alat dan Metode yang dapat digunakan untuk setiap tahap dari SDLC
1. Tahap Perencanaan
• Alat dan Teknik yang digunakan:
Joint Application Development (JAD)
Entity Relationship Diagram (ERD)
• Tujuan utama:
Mengajukan proposal dan menentukan prioritas
Proposal proyek berdasarkan Analisa kelayakan TELOS dan Faktor strategik
PDM
• Hasil :
Laporan sistem perencanaan
2. Tahap Analisis
• Alat dan Teknik yang digunakan :
JAD Decision Table
DFD Decision Tree
Kamus Data Equation
ERD Interview
State Transition Diagram (STD) Sampling
Structured English Observasi
• Tujuan utama :
Investigasi, Membuat spesifikasi dan model dari kebutuhan pemakai
• Hasil :
Laporan sistem analisis
3. Tahap Perancangan Umum
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Lembar kerja perancangan secara umum DFD
JAD Kamus Data
ERD STD
Structured English Decision Table
Decision Tree Equation
• Tujuan utama :
Membuat alternatif‐alternatif rancangan sistem secara umum
• Hasil :
Laporan Rancangan Sistem Secara Umum
4. Tahap Evaluasi dan Seleksi
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Lembar kerja kelayakan TELOS
Lembar kerja faktor strategik PDM
Lembar kerja MURRE (Maintainability, Usability, Reusability, Realibility dan
Extendability)
Analisis biaya dan keuntungan
• Tujuan utama :
Mendefinisikan hasil yang optimal dari setiap alternatif‐alternatif rancangan secara umum
• Hasil :
Laporan Evaluasi dan seleksi
5. Tahap Perancangan Rinci
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Various layout grids
Various modeling tools
• Tujuan utama :
Membuat rancangan secara fungsional untuk : output, input, proses, control, database, dan platform teknologi
• Hasil :
Laporan rancangan rinci (blueprint untuk sistem baru)
6. Tahap Implementasi
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Software Metric JAD
Struktur berbentuk grafik ERD yg sudah dimodifikasi
Struktur program flowchart Bahasa pemrograman komputer
Struktur berbentuk Bhs Inggris Perangkat lunak untuk pengembangan
Decision Table Walkthrough
Decision Tree Test Case
Equation Training
W/O diagram Review sebelum implementasi
• Tujuan utama :
Membangun sistem baru dan mengoperasikan
• Hasil :
Laporan implementasi sistem
Fase Utama:
• Perencanaan: (Mengapa Mengembangkan Sistem ?)
• Analisis: (Siapa, apa, kapan dan dimana sistem ?)
• Perancangan: (Bagaimana kerja sistem?)
• Implementasi: (Bagaimana Sistem Dipasang/diinstal?)
Perencanaan:
• Mengidentifikasikan Nilai Bisnis
• Analisis Kelayakan
• Membuat Rencana Kerja
• Mengatur Staff
• Mengontrol dan Mengarahkan Projek
Analisis:
• Analisis
• Mencari informasi yang terkait dengan sistem
• Menentukan model proses
• Menentukan model data
Perancangan
• Perancangan Proses secara Fisik
• Perancangan Arsitektur Sistem
• Perancangan Interface
• Perancangan Basis Data dan Berkas
• Perancangan Program
Implementasi:
• Construction
• Instalation
SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Langkah yang digunakan meliputi :
1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi
2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan
3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi
4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik
5. Menentukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
6. Merancang sistem informasi baru
7. Membangun sistem informasi baru
8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru
9. Memelihara dan melakukan perbaikan/peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan
System Development Lyfe Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Beberapa model lain SDLC misalnya fountain, spiral, rapid, prototyping, incremental, build & fix, dan synchronize & stabilize. Dengan siklus SDLC, proses membangun sistem dibagi menjadi beberapa langkah dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah dikerjakan oleh tim yang berbeda. Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat enam langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah tersebut adalah :
1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan
2. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem
3. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi
4. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan
5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat
6. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat
Siklus SDLC dijalankan secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah keenam. Setiap langkah yang telah selesai harus dikaji ulang, kadang-kadang bersama expert user, terutama dalam langkah spesifikasi kebutuhan dan perancangan sistem untuk memastikan bahwa langkah telah dikerjakan dengan benar dan sesuai harapan. Jika tidak maka langkah tersebut perlu diulangi lagi atau kembali ke langkah sebelumnya.
Kaji ulang yang dimaksud adalah pengujian yang sifatnya quality control, sedangkan pengujian di langkah kelima bersifat quality assurance. Quality control dilakukan oleh personal internal tim untuk membangun kualitas, sedangkan quality assurance dilakukan oleh orang di luar tim untuk menguji kualitas sistem. Semua langkah dalam siklus harus terdokumentasi. Dokumentasi yang baik akan mempermudah pemeliharaan dan peningkatan fungsi sistem.
PERANGKAT PEMODELAN
Perangkat pemodelan merupakan salah satu ciri pendekatan terstruktur. Perangkat pemodelan adalah suatu model yang digunakan untuk menguraikan sistem menjadi bagian‐bagian yang dapat diatur dan mengkomunikasikan ciri konseptual dan fungsional kepada pengamat
Peran perangkat pemodelan :
1. Komunikasi
Perangkat pemodelan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemakai dengan analis sistem dalam pengembangan sistem.
2. Eksperimentasi
Pengembangan sistem bersifat trial and erroe.
3. Prediksi
Model meramalkan bagaimana suatu sistem akan bekerja.
Jenis perangkat pemodelan antara lain :
1. Diagram Arus Data (DFD)
Menunjukkan proses yang dijalankan data dalam sistem
2. Kamus Data
Definisi elemen data dalam sistem
3. Entity Relationship Diagram (ERD) Model penyimpanan data dalam DFD
4. State Transition Diagram (STD)
Menunjukkan keadaan tertentu dimana suatu sistem dapat ada dan transisi yang menghasilkan keadaan tertentu yang baru. STD digunakan untuk sistem yang real time.
5. Bagan Struktur
Menggambarkan suatu hierarki modul program perangkat lunak termasuk dokumentasi interface antar modul
6. Diagram Alur Program Terstruktur (Structured Program Flowchart) Menggambarkan alur dan logika program
7. Alat Spesifikasi Proses
Memberikan deskripsi yang lengkap tentang proses‐proses yang ditemukan dalam diagram alur data tingkat dasar.
Contoh :
‐ Bahasa Inggris Terstruktur
‐ Tabel Keputusan
‐ Pohon Keputusan
‐ Persamaan
8. Diagram Warnier‐Orr (WOD)
Menunjukkan penguraian hierarkhi proses atau data
9. Diagram Jackson
Membuat model struktur program perangkat lunak dari struktur data.
JAD ( Joint Application Development)
• Suatu teknik yang melibatkan pemakai dan profesional sistem dalam pengembangan sistem
• Dapat digunakan di setiap tahap
Alat dan Metode yang dapat digunakan untuk setiap tahap dari SDLC
1. Tahap Perencanaan
• Alat dan Teknik yang digunakan:
Joint Application Development (JAD)
Entity Relationship Diagram (ERD)
• Tujuan utama:
Mengajukan proposal dan menentukan prioritas
Proposal proyek berdasarkan Analisa kelayakan TELOS dan Faktor strategik
PDM
• Hasil :
Laporan sistem perencanaan
2. Tahap Analisis
• Alat dan Teknik yang digunakan :
JAD Decision Table
DFD Decision Tree
Kamus Data Equation
ERD Interview
State Transition Diagram (STD) Sampling
Structured English Observasi
• Tujuan utama :
Investigasi, Membuat spesifikasi dan model dari kebutuhan pemakai
• Hasil :
Laporan sistem analisis
3. Tahap Perancangan Umum
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Lembar kerja perancangan secara umum DFD
JAD Kamus Data
ERD STD
Structured English Decision Table
Decision Tree Equation
• Tujuan utama :
Membuat alternatif‐alternatif rancangan sistem secara umum
• Hasil :
Laporan Rancangan Sistem Secara Umum
4. Tahap Evaluasi dan Seleksi
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Lembar kerja kelayakan TELOS
Lembar kerja faktor strategik PDM
Lembar kerja MURRE (Maintainability, Usability, Reusability, Realibility dan
Extendability)
Analisis biaya dan keuntungan
• Tujuan utama :
Mendefinisikan hasil yang optimal dari setiap alternatif‐alternatif rancangan secara umum
• Hasil :
Laporan Evaluasi dan seleksi
5. Tahap Perancangan Rinci
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Various layout grids
Various modeling tools
• Tujuan utama :
Membuat rancangan secara fungsional untuk : output, input, proses, control, database, dan platform teknologi
• Hasil :
Laporan rancangan rinci (blueprint untuk sistem baru)
6. Tahap Implementasi
• Alat dan Teknik yang digunakan :
Software Metric JAD
Struktur berbentuk grafik ERD yg sudah dimodifikasi
Struktur program flowchart Bahasa pemrograman komputer
Struktur berbentuk Bhs Inggris Perangkat lunak untuk pengembangan
Decision Table Walkthrough
Decision Tree Test Case
Equation Training
W/O diagram Review sebelum implementasi
• Tujuan utama :
Membangun sistem baru dan mengoperasikan
• Hasil :
Laporan implementasi sistem
Langganan:
Postingan (Atom)